Kemenakertrans memastikan terlebih dahulu para TKI mendapatkan hal normatifnya sebelum mencabut kembali moratorium ke negara tersebut.
Demikian disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ketika ditemui di sela acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenakertrans dan BI di Gedung BI Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/8/2011).
Menurut Muhaimin potensi penerimaan TKI dari Timur Tengah mencapai Rp 60 triliun per tahun. Dan remitansi dari Arab Saudi sekitar 5%-nya. "Potensi remitansi ini sekitar 5% dari Rp 60 triliun kalau setahun. Tapi moratorium ini kan hanya beberapa bulan saja tapi belum kita tentukan," ungkap Muhaimin.
Dijelaskan Muhaimin, moratorium ini dilaksanakan karena mempunyai tujuan dan terkait pembenahan sistem juga. "Kalau sistem kita sudah maksimal, baru kita nyatakan boleh. Kedua, kita yakini di Arab Saudi TKI nantinya mendapat hak normatif seperti pekerja pada umumnya, seperti jam kerja, jam istirahat, gaji yang diperoleh secara adil," jelasnya.
Lebih jauh Muhaimin mengatakan dalam menjaga moratorium ini akan ada kegiatan pengawasan khusus agar para TKI yang akan ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi itu tidak berangkat secara ilegal. Muhaimin memastikan pihaknya telah bekerja sama dengan BNP2TKI dan Imigrasi.
"Calon TKI yang akan ke sana akan diberi alternatif pekerjaan ada yang sifatnya instan seperti padat karya teknologi serba guna, ada juga yang sifatnya dari hulu seperti pendidikan masyarakat. Demikian akan kita tingkatkan terus menerus," terangnya.
Sebelumnya BI mengungkapkan juga mencatat jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I-2011 mencapai 48.000. TKI terbanyak terdapat di Arab Saudi dimana mencapai 17.890 orang.
Sumber:detikFinance
0 komentar:
Posting Komentar